Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik secara luas adalah suatu bidang yang membicarakan metode manajemen suatu negara dengan suatu pungutan oleh negara.

Definisi dari sektor publik yaitu organisasi sektor publik yang menggunakan dana dari masyarakat, seperti :

   a. Organisasi Pemerintahan Pusat

   b. Organisasi Pemerintahan Daerah

   c. Organisasi Parpol & LSM

   d. Organisasi Yayasan

   e. Organisasi Pendidikan & Kesehatan

   f. Organisasi tempat Peribadatan

Terbentuknya Akuntansi Sektor Publik yaitu pada tahun 1990.

Karakter dari Akuntansi Sektor Publik :

Tujuan : Untuk mensejahterakan masyarakat secara bertahap, baik dalam kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya baik jasmani maupun rohani.

Aktivitas : Pelayan publik seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan penegak hukum transportasi dan penyedia pangan.

Sumber : Berasal dari dana masyarakat yang berwujud pajak dan retribusi laba perusahaan negara, pinjaman pemerintah serta pendapatan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku.

Pola Pertanggung Jawaban : Bertanggung jawab kepada masyarakat melalui lembaga perwakilan masyarakat seperti, DPR, DPD, dan DPRD.

Kultur Organisasi : Bersifat birokrasi, frontal dan berjenjang.

Penyusunan Anggaran : Dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program penurunan program publik dalam anggaran dan dipublikasikan untuk enkripsi dan didiskusikan oleh masyarakat dan akhirnya disahkan oleh wakil masyarakat di DPR, DPD, dan DPRD.

Stakeholder : Dapat dirinci sebagai masyarakat indonesia, para pengawal organisasi, para kreditor, para investor lembaga - lembaga internasional termasuk lembaga dasar internasional seperti, Bank Dunia, IMF, PBB, dan lain - lain.

Terdapat titik krisis didalam praktek Akuntansi Sektor Publik :

   1. Praktek Pertanggung Jawaban akuntansi yang layak prosedur penghasilan dan pembayaran dari pusat pertanggung jawaban organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan pemenuhan baik dari DPR maupun DPRD.

   2. Prinsip Bruto yaitu seluruh penghasilan dibayarkan secara bruto dan biaya yang terjadi dibebankan sebagai pengurang penghasilan dan harus dilaporkan secara lengkap ke setiap pusat pertanggung jawaban yang terkait.

   3. Periodical adalah semua pengeluaran harus dipertanggung jawabkan per periode, sehingga otorisasi pengeluaran akan dinilai berdasarkan prestasi periode terkait. Kelebihan dana diatas pengeluaran dapat diketahui dan dikembalikan ke manajemen pusat Pertanggung Jawaban.

   4. Spesifikasi yaitu pengeluaran untuk penjualan khusus harus dilandasi oleh persetujuan DPR atau DPRD.

Kerangka konseptual akuntansi sektor publik :

   1. Bagi penyusun Standar Akuntansi Pemerintah kerangka konseptual merupakan acuan penyusunan Standar Akuntansi Pemerintah tersebut.

   2. Bagi penyusunan Laporan Keuangan memahami praktek akuntansi menurut Prinsip Akuntansi secara umum dan Standar Akuntansi Keuangan secara Publik.

   3. Bagi Auditor / BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dapat memberikan pendapat mengenai apakah Laporan Keuangan  disusun sesuai prinsip akuntansi yang berterima umum.

   4. Para Pemakai Laporan Keuangan dapat menafsirkan informasi yang disajikan dalam keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik.

Ruang Lingkup Konseptual Akuntansi Sektor Publik yaitu membahas tentang :

1. Tujuan Laporan Keuangan sektor Publik

2. Karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan sektor publik.

3. Definisi, Pengakuan, Pengukuran unsur - unsur yang membentuk laporan keuangan pada sektor publik.

4. Konsep Equitas serta pemeliharaan sektor Equitas.

Tujuan Laporan Keuangan Sektor Publik :

 1. Menyediakan informasi mengnai sumber - sumber dan alokasi dan penggunaan sumber daya finansial.

2. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai efektifitasnya dan memenuhi persyaratan kasnya.

3. Menyediakan informasi yang berguna dalam mengevaluasi kemampuan entitas untuk mendanai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya.

4. Menyediakan informasi tentang kondisi keuangan suatu entitas dan perubahan didalamnya (didalam pemerintahan).

5. Menyediakan informasi secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas atas hal biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

Elemen - elemen dalam Laporan Keuangan Sektop Publik :

   a. Aktiva

   b. Kewajiban

   c. Equitas Neto

   d. Pendapatan

   e. Biaya

   f. Arus Kas

Asumsi dasar yang digunakan dalam Akuntansi Sektor Publik pelaporan adalah dengan menggunakan dasar aktual yaitu transaksi yang diakui pada saat kejadian tersebut dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan.